| by eddye | No comments

Ekonomi Pancasila, Koperasi dan Pembangunan Pedesaan

Indonesia adalah negara yang diyakini memiliki potensi ekonomi yang besar dan akan terus tumbuh lebih cepat (ekonomi yang tumbuh cepat). Indonesia terus menjalani serangkaian proses pembangunan fisik dan non-fisik. Akibatnya, banyak yang telah dicapai dalam proses pembangunan, khususnya pertumbuhan ekonomi dan pembangunan infrastruktur fisik.

Manajemen negara di lingkungan pasar, terutama setelah tahun 1970-an, memang telah menyebabkan pertumbuhan tahunan yang relatif tinggi yaitu 5-7%. Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa masih ada masalah yang harus dipecahkan, seperti masalah ketimpangan, distribusi pembangunan yang adil antara wilayah desa dan kota.

Cita-cita pendiri negara mengenai kondisi ekonomi di Indonesia tercermin dalam konstitusi 1945 dan di Pancasila sebagai dasar negara. Ekonomi Pancasila mengatur hubungan antara negara dan warga negara, yang bertujuan untuk mempromosikan kemanusiaan, peradaban dan persatuan nasional melalui proses bisnis bersama (gotong royong). Selain itu, proses distribusi akses ekonomi untuk semua warga negara dibenarkan atas dasar nilai-nilai etika tanggung jawab terhadap Tuhan yang maha kuasa.

Untuk mewujudkan cita-cita luhur ekonomi Pancasila, peran negara dalam mengoperasionalkan dan menerjemahkan prinsip-prinsip ekonomi Pancasila harus hadir dalam berbagai kebijakan ekonomi dan dalam kehidupan sehari-hari perilaku ekonomi masyarakat, termasuk kegiatan ekonomi. Praktik terbaik penerapan terbaik prinsip-prinsip ekonomi Pancasila, yang dilakukan baik oleh pemerintah (pusat dan daerah) dan oleh komunitas bisnis atau kehidupan sehari-hari masyarakat, perlu dikumpulkan, dipelajari, dan disebarluaskan secara luas.

Dalam diskusi Kelompok Fokus (FGD) IPB tentang implementasi ekonomi Pancasila dalam pengembangan koperasi dan daerah pedesaan, Wakil Presiden NO, Arif Budimanta, menekankan perlunya mencapai ekonomi Pancasila yang secara langsung menggerakkan ekonomi masyarakat.

Arief mengatakan koperasi adalah pilar ekonomi nasional yang memiliki gaya khas dengan budaya dan karakter bangsa Indonesia. Jadi, menurutnya, sudah saatnya koperasi tidak menjadi agen ekonomi pinggiran, tetapi benar-benar andal dan membawa manfaat besar bagi kemajuan bangsa. Berbagai bukti konkret tentang keberhasilan koperasi sebagai nafas ekonomi Pancasila harus dikumpulkan dalam skala yang lebih besar. Dengan demikian, semangat gotong royong telah diimplementasikan sebagai landasan penting Pancasila Economia dalam sebuah koperasi.

Sementara itu, Prof. Didin S. Damanhuri menekankan perlunya “payung” dalam bentuk pengembangan Grand Design, yang bertepatan dengan konstitusi UUD 1945 (Ekonomi Pancasila) dengan BUMS dan Koperasi swasta yang sehat. Sinergi program, yang saat ini dilaksanakan sebagai Dana Desa, koperasi dengan ekonomi lokal yang maju, dapat diperiksa dalam hal potensi daerah / desa dan masyarakat lokal / pedesaan. Inilah bagaimana pengetahuan lokal menjadi pilar utama.

Upaya sistematis harus dilakukan untuk meningkatkan kapasitas pemangku kepentingan, khususnya petani, nelayan dan penduduk daerah dan daerah pedesaan, kata Didin. Modal sosial yang berkelanjutan tidak boleh ditinggalkan, karena modal sosial adalah bagian dari pengetahuan lokal yang sudah lama ada dan perencanaan pembangunan nasional harus memperhatikan modal sosial ini.

Dalam diskusi tersebut, pengamat Suroto menekankan bahwa nilai-nilai luhur ekonomi Pancasila dalam banyak kasus telah dihapuskan dari kehidupan sehari-hari bangsa. Kegiatan ekonomi koperasi dalam kaitannya dengan pengalaman empiris dari berbagai negara telah menunjukkan bahwa koperasi yang sehat dengan dukungan regulasi yang kuat mampu membawa kesejahteraan bagi masyarakat, seperti koperasi di Jepang, Korea dan koperasi.

Menurut Nunung Nuryartono, salah satu poin kunci dalam diskusi adalah bagaimana Ekonomi Pancasila dapat menjadi platform bersama dalam sistem ekonomi nasional.

Leave a Reply